metroikn, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Kaltim.
Tidak hanya diberikan kepada mahasiswa yang kuliah di dalam daerah, bantuan serupa juga menyasar mereka yang menempuh pendidikan di luar provinsi, dengan catatan: seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis kebutuhan strategis.
Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, program ini diklasifikasikan sebagai beasiswa, bukan bantuan umum, dan menjadi bagian dari program unggulan “GratisPol” yang saat ini menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Kepala Biro Kesra, Dasmiah, menjelaskan bahwa mahasiswa penerima beasiswa luar daerah harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya adalah berasal dari sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan universitas top lainnya yang diakui secara nasional.
“Skemanya sangat spesifik. Kami utamakan mahasiswa yang mengambil jurusan yang belum tersedia di Kaltim, seperti spesialisasi kedokteran. Tujuannya jelas, kita ingin memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang masih terbatas di daerah,” ujar Dasmiah, Kamis (10/7/2025).
Beasiswa ini juga menyasar mahasiswa dari wilayah dengan angka kemiskinan tinggi sebagai bentuk afirmasi dan keberpihakan terhadap daerah tertinggal. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat menjadi dua wilayah prioritas, mengingat tingkat kemiskinan masing-masing masih berada di kisaran 11 persen dan 9,8 persen.
Pemerintah menyadari bahwa peningkatan SDM dari wilayah-wilayah tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh penjuru Kalimantan Timur.
Program ini dirancang dengan sistem evaluatif berbasis semester. Artinya, beasiswa tidak diberikan secara otomatis hingga lulus, tetapi terus dievaluasi berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. Jika IPK tidak memenuhi standar, maka bantuan dapat dihentikan.
“Tidak semua mahasiswa bisa mendapat beasiswa ini secara terus-menerus. Evaluasi dilakukan per semester agar mereka tetap menjaga kualitas akademik. Ini juga mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab,” jelas Dasmiah.
Meski tersedia untuk mahasiswa luar daerah, kuota yang disiapkan sangat terbatas, yakni hanya sekitar 800 penerima pada tahun ini. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan program bantuan pendidikan dalam daerah yang telah menjangkau lebih dari 33 ribu mahasiswa.
Dengan keterbatasan kuota dan sistem seleksi yang ketat, pemerintah ingin memastikan bahwa beasiswa ini benar-benar jatuh kepada mahasiswa yang paling memenuhi syarat, baik dari sisi akademik maupun kebutuhan daerah.
“Kita ingin membangun SDM Kalimantan Timur secara terencana dan tepat sasaran. Dengan dukungan pendidikan yang berkualitas, kita yakin generasi muda Kaltim akan menjadi motor penggerak pembangunan di masa depan,” tutup Dasmiah.
