metroikn, SAMARINDA – Masalah kawasan kumuh di Kota Samarinda terus menjadi perhatian serius. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), terdapat 36 hektare kawasan kumuh yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh harus menjadi prioritas utama dan tidak hanya menjadi program yang tidak jelas pelaksanaannya.
“Kami telah meminta data rinci dari Dinas Perkim untuk mengetahui dengan jelas wilayah mana yang perlu segera ditangani. Program Kotaku memang ada, tetapi implementasinya harus lebih konkret dan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya, Rabu (26/2/2025).
Selain soal infrastruktur permukiman, Ismail juga menyoroti masalah terbatasnya akses air bersih di kawasan kumuh.
Saat ini, sekitar 25 kepala keluarga belum menerima pasokan air bersih dari Perumdam Tirta Kencana.
“Air bersih adalah hak setiap warga. Jika satu kawasan sudah mendapat layanan, kawasan lainnya juga harus dipenuhi. Tidak boleh ada ketimpangan,” tegasnya.
Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal penanganan kawasan kumuh agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih layak, aman, dan nyaman. (apr/metroikn)
