Metroikn.co, SAMARINDA – Langkah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Kaltim.
Peningkatan kesejahteraan tersebut melalui penggunaan e-katalog dalam melakukan pemasaran produk dan jasa dari para UMKM.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Encik Wardani menyebut pentingnya e-katalog sebagai salah satu cara belanja pemerintah yang wajib digunakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya, e-katalog bisa memudahkan pelaku UMKM untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada pemerintah maupun swasta.
“Dari koordinasi dinas terkait, beberapa UMKM juga dilatih. Saya menilainya ini masih belum maksimal dan banyak pelaku UMKM belum bisa melakukan ini secara teknis,” ungkap Encik usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Disperindagkop, pada Jumat (3/11/2023).
Dia menambahkan, hal ini menjadi tantangan Kaltim bagaimana e-katalog menjadi trending, karena ini memudahkan, bahkan dalam e-katalog mencari jasa cleaning service pun juga ada.
“Orang mau cari barang apa juga ada. Tinggal klik pakai jari sudah bisa bertransaksi dan ini perlu dimasifkan lagi kepada UMKM,” tuturnya.
Encik yang juga legislator daerah pemilihan Samarinda berharap, Disperindagkop Kaltim bisa terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Ia juga mengingatkan, bahwa peningkatan UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Upaya mereka guna mengurangi angka pengangguran karena berkait dengan tumbuhnya UMKM di Kaltim,” kata Encik.
Ia mengemukakan UMKM merupakan salah satu penyangga ekonomi di daerah sehingga upaya peningkatannya menjadi program strategis dan unggulan.
Lanjutnya, pihaknya mendukung program Disperindagkop Kaltim agar bisa berkelanjutan dan masif, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM.
“Namun jangan juga masif tak terkontrol. Kadang pemerintah membuat program menyalurkan bantuan ke UMKM, kemudian ditinggal dan tidak ada pengawasan hasilnya seperti apa, sehingga itu yang membuat program tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pembahasan itu terungkap ada UMKM sudah maju ekonominya, akan tetapi masih diberikan bantuan. Inilah yang menjadi catatan penting mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan dan perlunya evaluasi.
(adv/DPRDKaltim)
