Oleh: Femy Wahyuni
Kalimantan Timur memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari perkotaan, pedalaman, wilayah pesisir, hingga daerah yang bergantung pada jalur transportasi sungai dan laut. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Salah satu peristiwa yang menggambarkan kondisi tersebut adalah keterbatasan akses pelayanan kesehatan di Desa Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan pemberitaan Kumparan News pada 11 Maret 2026, desa yang memiliki sekitar 3.000 penduduk tersebut menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan. Masyarakat hanya mengandalkan tiga bidan desa dan belum memiliki puskesmas induk. Ketika terjadi kondisi kegawatdaruratan, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di Penajam atau Balikpapan dengan mengandalkan transportasi air seperti speedboat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jarak geografis, keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga kesehatan, dan transportasi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat.
Filsafat Benua Maritim
Menurut saya, peristiwa keterbatasan pelayanan kesehatan di Desa Jenebora merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam bidang kebidanan. Kehamilan, persalinan, dan masa nifas merupakan periode penting yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Pada periode tersebut, komplikasi dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan penanganan segera.
Sebagai contoh, ibu yang mengalami perdarahan pascapersalinan, preeklamsia, infeksi, atau komplikasi persalinan lainnya membutuhkan pertolongan yang cepat. Apabila akses menuju fasilitas kesehatan sulit, proses rujukan dapat mengalami keterlambatan dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan ibu dan bayi.
Jika dikaitkan dengan Filsafat Benua Maritim, saya memandang bahwa laut, daratan, dan kehidupan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi geografis wilayah pesisir seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Justru, karakteristik wilayah tersebut harus menjadi dasar dalam merancang sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks kebidanan, konsep Benua Maritim mengajarkan bahwa seorang bidan harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, memahami karakteristik sosial budaya masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi geografis tempat bertugas.
Menurut saya, bidan bukan hanya berperan dalam membantu persalinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, mendeteksi komplikasi sejak dini, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, melakukan pemantauan masa nifas, mendukung pemberian ASI, serta memastikan bayi baru lahir mendapatkan perawatan yang sesuai.
Namun, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada bidan seorang diri. Pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan harus menyediakan fasilitas, tenaga kesehatan, transportasi, serta sistem rujukan yang memadai. Ketersediaan bidan tanpa didukung fasilitas dan sistem transportasi yang baik belum cukup untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.
Saya berpendapat bahwa pemerataan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas kesehatan di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan tepat waktu.
Solusi
Pertama, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pesisir.
Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan perlu melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan di Desa Jenebora. Apabila diperlukan, pembangunan atau peningkatan fungsi puskesmas pembantu dapat menjadi salah satu alternatif agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, imunisasi, dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
Kedua, penyediaan transportasi rujukan laut.
Karena wilayah tersebut memiliki karakteristik perairan, pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan ambulans laut atau speedboat khusus untuk rujukan ibu dan bayi. Sarana tersebut harus dilengkapi alat keselamatan, komunikasi, bahan bakar, serta petugas pendamping yang terlatih. Dengan demikian, proses rujukan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Ketiga, pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga bidan.
Pemerintah perlu memastikan jumlah tenaga bidan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan luas wilayah pelayanan. Selain itu, bidan perlu mendapatkan pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pertolongan awal, stabilisasi pasien, serta sistem rujukan. Dukungan tempat tinggal, keselamatan kerja, dan supervisi juga perlu diperhatikan.
Keempat, penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal.
Puskesmas, bidan desa, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan rujukan perlu membangun komunikasi yang efektif. Perlu ada prosedur yang jelas mengenai tempat rujukan, transportasi, petugas pendamping, dan fasilitas penerima. Perencanaan persalinan dan rujukan juga harus dilakukan sejak masa kehamilan, terutama pada ibu dengan faktor risiko.
Kelima, peningkatan edukasi kepada ibu dan keluarga.
Bidan bersama kader kesehatan perlu memberikan pendidikan mengenai tanda bahaya kehamilan, persalinan, masa nifas, dan bayi baru lahir. Suami dan keluarga juga harus dilibatkan agar mampu mengenali kondisi darurat dan segera mengambil keputusan untuk mencari pertolongan.
Keenam, pemanfaatan teknologi komunikasi kesehatan.
Penggunaan telepon, pesan singkat, dan konsultasi jarak jauh dapat membantu bidan memantau kondisi ibu serta melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan. Namun, teknologi ini hanya menjadi sarana pendukung dan tidak boleh menggantikan pemeriksaan langsung maupun penanganan kegawatdaruratan.
Ketujuh, peningkatan kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah desa, dinas kesehatan, tenaga bidan, kader, tokoh masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi wilayah pesisir. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pemetaan jalur transportasi dan penyusunan rencana pertolongan darurat.
4. Prioritas Pelaksanaan Solusi
| Prioritas waktu | Tindakan | Pihak yang berperan |
|---|---|---|
| Jangka pendek | Memutakhirkan data ibu dan bayi; menyusun kontak darurat; memetakan jalur transportasi; memastikan prosedur komunikasi dan rujukan. | Bidan, puskesmas, kader, pemerintah desa, keluarga |
| Jangka menengah | Memperkuat layanan kesehatan desa; menyiapkan transportasi rujukan air; meningkatkan pelatihan dan supervisi tenaga kesehatan. | Dinas kesehatan, pemerintah kabupaten, puskesmas, fasilitas rujukan |
| Jangka panjang | Merencanakan pemerataan fasilitas dan tenaga; membangun sistem rujukan pesisir berkelanjutan; mengevaluasi mutu dan keselamatan pelayanan. | Pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, masyarakat, lintas sektor |
Berdasarkan peristiwa tersebut, saya berpendapat bahwa keterbatasan akses pelayanan kesehatan di Desa Jenebora merupakan gambaran bahwa pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak masih membutuhkan perhatian bersama. Kondisi geografis wilayah pesisir tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lambat atau terbatas.
Filsafat Benua Maritim dalam dunia kebidanan bukan hanya mengajarkan pemahaman tentang hubungan daratan dan lautan, tetapi juga mengingatkan pentingnya membangun pelayanan kesehatan yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai mahasiswa S2 Kebidanan, saya memandang bahwa bidan harus memiliki kompetensi profesional, kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, dan kepekaan terhadap budaya masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan dukungan nyata melalui pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga bidan, transportasi rujukan, dan sistem pelayanan yang terintegrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan kebidanan bukan hanya diukur dari kemajuan fasilitas kesehatan di perkotaan, tetapi juga dari kemampuan kita menjangkau ibu dan bayi yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daerah yang paling sulit dijangkau. Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan yang aman, setiap bayi berhak mendapatkan awal kehidupan yang sehat, dan setiap masyarakat berhak memperoleh akses kesehatan tanpa dibatasi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya.
Catatan:
Materi peristiwa mengacu pada sumber yang dicantumkan dalam poster: Kumparan News (11 Maret 2026), “Bergelut dengan Akses Layanan Kesehatan di Pesisir Timur Kalimantan”, serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (21 Oktober 2024), mengenai rapat koordinasi penyusunan draf kesepakatan sistem rujukan maternal neonatal.
