metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp600 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Laporan ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung Parkir Klandasan, Senin (23/6/2025).
Dari total Silpa tersebut, sekitar 70 persen berasal dari efisiensi proses tender. Sementara sisanya merupakan anggaran kegiatan yang tertunda karena berbagai kendala, termasuk keterlambatan dana transfer dari pusat.
“Silpa ini bukan semata-mata sisa, tapi bentuk kehati-hatian dalam penyerapan anggaran. Salah satu kendala besar adalah waktu pelaksanaan yang mepet, serta beberapa kegiatan yang tidak bisa dijalankan sesuai rencana,” ujar Bagus dalam paparannya.
Namun demikian, Bagus menilai keberadaan Silpa juga membawa manfaat strategis, terutama untuk pembiayaan awal program di tahun anggaran berikutnya. Ia menyebut, pada awal 2025, Pemkot memiliki dana siap pakai sekitar Rp300 miliar sebagai modal menjalankan kegiatan sambil menunggu pencairan anggaran pusat.
Dalam kesempatan itu, Bagus juga memaparkan komposisi pendapatan daerah Kota Balikpapan selama tahun 2024 yang ditopang oleh Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target PAD sebesar Rp1,9 triliun, sebagian besar telah terealisasi, meski masih ada ruang untuk peningkatan.
“Peningkatan PAD ke depan menjadi tantangan bersama. Kami berharap dengan sinergi DPRD dan perangkat daerah, potensi yang belum tergarap bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
Menanggapi tingginya sisa anggaran dari proses lelang, Pemkot akan melakukan evaluasi sistem tender agar ke depan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pekerjaan.
“Kami tidak ingin anggaran besar justru tersisa tanpa manfaat. Proses pengadaan yang lebih matang dan waktu pelaksanaan yang realistis harus kita kedepankan, agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Bagus.
Dalam catatan Pemkot, anggaran yang tidak terserap antara lain bersumber dari unit layanan publik seperti rumah sakit daerah, serta sejumlah kegiatan pembangunan yang belum sempat dijalankan. “Fokus kami adalah memastikan seluruh belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur,” tutupnya. (adv/metroikn)
