metroikn, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menapaki fase penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, secara resmi memaparkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PPU Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (15/4/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan, Sekretaris Daerah PPU Tohar, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Abdul Waris menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan peta jalan strategis pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Ia menyebutkan, RPJMD merupakan turunan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional maupun provinsi Kalimantan Timur.
“RPJMD ini adalah komitmen pembangunan lima tahunan yang menyatukan aspirasi lokal dan nasional. Kita tidak boleh menyusun perencanaan secara sektoral semata, tapi harus integratif dan menyeluruh,” ujar Waris di hadapan forum paripurna.
Penyusunan RPJMD PPU 2025–2029 dilakukan secara komprehensif, dengan mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kaltim, rencana strategis perangkat daerah, serta hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Waris menekankan bahwa penyusunan ini dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ini adalah bagian dari proses perencanaan yang terukur dan sesuai regulasi, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan, terutama dalam konteks transformasi besar akibat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN),” imbuhnya.
Dalam paparannya, Waris juga menyampaikan berbagai isu strategis yang menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025–2029. Di antaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan secara terintegrasi, pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah, pemerataan infrastruktur publik, perlindungan lingkungan hidup, hingga penguatan manajemen ASN.
Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan IKN serta daerah sekitarnya akan menjadi perhatian serius. “PPU berada di garis depan pembangunan nasional. Maka, pembangunan kita harus inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat,” tegas Waris.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Pemkab PPU dalam menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dalam seluruh proses penyusunan RPJMD.
“Harapan kami, dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman pemerintah, tetapi juga cerminan harapan masyarakat PPU untuk masa depan yang tangguh, adaptif, dan sejahtera,” pungkasnya. (adv/metroikn)
