metroikn, SAMARINDA – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (GMPPKT) melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan dana hibah program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam keterangan pers yang dirilis di Samarinda, GMPPKT mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 22.B/LHP/XIX.SMD/IV/2024. Laporan itu mengungkap bahwa dana hibah senilai Rp31,05 miliar yang dialokasikan untuk program DBON belum dimanfaatkan, sementara dana jasa giro sebesar Rp153,1 miliar juga tak memiliki kejelasan dalam penggunaan.
“Persoalan ini jauh lebih serius daripada sekadar kesalahan administrasi,” ujar Syafruddin, Koordinator Lapangan GMPPKT. Ia menilai bahwa ketidakjelasan pengelolaan anggaran tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum serta mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
Program DBON, yang semestinya menjadi lokomotif kemajuan olahraga di daerah, justru dinilai GMPPKT hanya terjebak dalam lingkaran elitis yang jauh dari aspirasi akar rumput. “Desain Besar Olahraga Nasional jangan sampai berubah menjadi desain besar pembiaran birokrasi,” ucap Syafruddin.
GMPPKT pun menolak pandangan yang meremehkan permasalahan ini sebagai kesalahan teknis. Mereka menuntut penanganan yang serius dan akuntabel, bukan sekadar klarifikasi prosedural tanpa penyelesaian substansi.
Sebagai bentuk sikap moral, GMPPKT mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk segera menuntaskan dugaan korupsi dana hibah tersebut. Selain itu, mereka meminta agar pihak-pihak yang terlibat segera dipanggil dan diperiksa secara transparan.
“Bukan hanya atlet yang perlu pengawasan ketat, anggaran juga butuh pengawalan agar tidak terus melesat tanpa arah,” pungkas Syafruddin.
Melalui kampanye publiknya, GMPPKT turut menggaungkan tiga seruan utama: #AuditDanaDBON, #DBONDisulapJadiATM, dan #LawanKetidakadilan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pengusutan agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara tidak semakin terkikis.
