Metroikn, Sendawar – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menghindari pemborosan anggaran serta tidak mengalokasikan dana daerah untuk program yang minim manfaat bagi masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Penerimaan DBH tercatat turun dari Rp2,95 triliun pada 2025 menjadi Rp2,22 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali menyusut menjadi Rp2,11 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengatur belanja dan menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Terbatasnya ruang fiskal juga menuntut setiap perangkat daerah mengevaluasi kegiatan agar penggunaan anggaran tidak terserap untuk kebutuhan yang kurang mendesak.
Frederick menegaskan, di tengah penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara cermat, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kepada seluruh perangkat daerah, saya tekankan agar terus meningkatkan kinerja, bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap anggaran dan program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kutai Barat,” tegas Edwin di Sendawar, Kamis (5/11/2026).
Untuk menekan pengeluaran yang tidak mendesak, Frederick meminta seluruh OPD mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, belanja daerah harus lebih diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perluasan akses air bersih dan listrik, beasiswa pendidikan, penurunan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selain mengendalikan belanja, Frederick juga menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh OPD penghasil untuk lebih aktif menggali serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal Kutai Barat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. OPD teknis diharapkan mampu mengidentifikasi peluang pendapatan baru sesuai potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat.
“Saya berharap OPD teknis mencari alternatif sumber pendapatan secara kreatif, namun tidak membebani masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
