Metroikn, Penajam – Rencana pemanfaatan lahan milik Pertamina di kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai kolam retensi untuk mendukung penyediaan air baku perlu dikaji secara matang sebelum direalisasikan.
Pemerintah daerah diminta memastikan kejelasan status penggunaan lahan, skema kerja sama, hingga kemungkinan adanya biaya yang harus ditanggung. Hal ini penting agar pemanfaatan lahan tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, mengingatkan agar pemerintah tidak langsung menyetujui tawaran pemanfaatan lahan tanpa terlebih dahulu memahami seluruh ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah lahan tersebut diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau hanya berupa pinjam pakai yang memiliki batas waktu serta ketentuan biaya tertentu.
“Pemerintah harus mengetahui secara jelas bentuk kerja samanya. Kalau memang melalui CSR dan tidak membebani anggaran daerah, tentu berbeda dengan skema pinjam pakai lahan yang memungkinkan adanya biaya pemanfaatan,” ujar Haryono, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, apabila pemanfaatan lahan tersebut mengharuskan pemerintah mengeluarkan biaya, besarannya harus diperhitungkan secara cermat. Terlebih jika pembangunan fasilitas penunjang nantinya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain persoalan pembiayaan, Haryono juga meminta pemerintah mempertimbangkan rencana pengembangan usaha Pertamina di kawasan tersebut. Sebab, kebutuhan perusahaan pada masa mendatang berpotensi memengaruhi keberlanjutan penggunaan lahan.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan perluasan fasilitas kilang. Karena itu, pemerintah harus mengetahui sejauh mana rencana pengembangan Pertamina sebelum menyepakati kerja sama.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun menggunakan anggaran daerah, tetapi kemudian muncul kebutuhan Pertamina untuk menggunakan kembali lahan tersebut. Itu harus diantisipasi sejak awal melalui perjanjian yang jelas,” katanya.
Haryono menegaskan, kepastian jangka waktu pemanfaatan lahan juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk konsekuensi apabila lahan sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh Pertamina.
Ia berharap seluruh aspek kerja sama dapat dibahas dan dianalisis terlebih dahulu agar rencana penyediaan air baku di Lawe-Lawe benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat PPU.
“Semua harus dihitung dan dipelajari lebih dahulu. Jangan hanya melihat tawaran yang diberikan, tetapi juga harus memahami isi perjanjian dan bagaimana kelanjutannya ke depan,” pungkasnya. (Adv)
