Metroikn, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menginstruksikan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) dan pos komando terpadu untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini diarahkan untuk menyatukan koordinasi lintas instansi, mulai dari tingkat kabupaten hingga relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) di kampung-kampung.
Instruksi tersebut diterbitkan menyusul kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau 2026 yang tercatat mencapai 7.483,38 hektare di 225 titik lokasi. Kecamatan Jempang menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni 5.392,43 hektare. Sementara itu, frekuensi kejadian tertinggi tercatat di Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 74 kejadian dan Kecamatan Damai sebanyak 59 kejadian.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, penanganan karhutla harus mengutamakan pencegahan dan deteksi dini, bukan hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, kesiapsiagaan, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Diperlukan strategi penanganan darurat yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor agar kejadian serupa dapat kita cegah dan tangani secara lebih cepat dan efektif,” tegas Frederick saat Upacara HUT ke-27 Kabupaten Kutai Barat di Alun-alun Itho Sendawar, Kamis (5/11/2026).
Frederick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman karhutla, mulai dari BPBD Kutai Barat, Kodim 0912/KBR, Polres Kutai Barat, jajaran Polsek dan Koramil, KPHP, Manggala Agni, armada pemadam kecamatan, MPA, hingga pemerintah kampung dan masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Barat Yudianto Rihartono mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menyusun draf SOP terpadu bersama instansi teknis dan aparat keamanan.
“Kami langsung menindaklanjuti instruksi Bapak Bupati dengan menyusun SOP kedaruratan yang menyatukan alur komunikasi, penempatan personel siaga, serta pembagian peran lintas sektor antara BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, KPHP, dan pemerintah kampung. Fokus kami adalah penguatan deteksi dini dan patroli terpadu berbasis data satelit maupun laporan lapangan agar titik api sekecil apa pun dapat ditangani sebelum menjalar luas,” ujarnya.
Yudianto menambahkan, penguatan armada dan peralatan serta peningkatan kapasitas relawan MPA di wilayah rawan, seperti Kecamatan Jempang, Damai, dan Barong Tongkok, menjadi agenda prioritas berikutnya.
“Kunci pemadaman cepat di pedalaman berada di tangan relawan kampung. Melalui SOP terpadu ini, kami memastikan rantai pasok logistik, alat pemadam portabel, hingga alur mobilisasi armada tangki air terkoordinasi secara efektif sehingga keselamatan permukiman dan kelestarian ekosistem dapat terlindungi maksimal,” pungkas Yudianto. (Adv)
