Metroikn, Samarinda – Kota Samarinda menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan tenaga pendidik. Hingga akhir 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mencatat kekurangan sekitar 706 guru angka yang dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung pada proses belajar mengajar di sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, menjelaskan kekurangan tersebut merupakan akumulasi kebutuhan hingga Desember 2026, yang terus bertambah seiring guru-guru yang memasuki masa pensiun maupun berhalangan tetap.
“Kalau dihitung sampai bulan Desember 2026 ini, kurang lebih kekurangannya sekitar 706 orang guru,” ungkapnya.
Meski kekosongan itu sebagian tertutupi oleh kehadiran guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kondisi tersebut belum sepenuhnya ideal. Persoalan tidak berhenti pada jumlah distribusi guru yang belum merata turut memperparah situasi di lapangan.
Yang paling kritis, menurut Ibnu, bukan kekurangan guru mata pelajaran, melainkan guru kelas. Posisi ini dinilai vital karena berperan mendampingi siswa dalam aktivitas belajar sehari-hari.
“Yang jadi masalah ini guru kelas. Kalau guru kelasnya tidak ada, berarti murid itu tidak ada gurunya di ruang kelas,” jelasnya.
Upaya pemenuhan tenaga pendidik di daerah tidak bisa dilakukan sepihak. Pengangkatan ASN, termasuk guru, sangat bergantung pada kebijakan dan kuota dari pemerintah pusat menjadikan regulasi dan keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama yang belum bisa diatasi sendiri oleh Pemkot Samarinda.
Sebagai langkah konkret, Disdikbud Samarinda terus melakukan pemetaan kebutuhan guru di seluruh sekolah. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar pengusulan formasi dan penempatan tenaga pendidik agar lebih proporsional dan tepat sasaran.
Ibnu berharap ke depan ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat, sehingga daerah punya ruang untuk merespons kekosongan guru secara lebih cepat terutama ketika kekosongan terjadi mendadak di tengah tahun ajaran.
“Maunya kami jumlah guru itu terpenuhi, tapi ini terkait lagi anggaran dan regulasi,” pungkasnya.
