Metroikn, Samarinda – Tekanan terhadap pemerintah daerah dan legislatif di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim memastikan gelombang aksi belum akan berhenti.
Melalui tajuk May Day Melawan, mereka menjadwalkan aksi lanjutan pada 4 Mei 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim, Karang Paci. Sasaran utama kini mengerucut ke DPRD Kalimantan Timur yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Aksi ini bukan sekadar lanjutan, melainkan eskalasi dari demonstrasi sebelumnya pada 21 April lalu. Jika sebelumnya suara mahasiswa masih berupa peringatan, kini tekanan diarahkan lebih konkret agar DPRD menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Seruan aksi yang beredar di media sosial memperlihatkan nada yang semakin keras. Mahasiswa menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai masih menjadi persoalan mendasar.
Momentum Hari Buruh Internasional turut dimanfaatkan untuk memperluas tekanan. Isu ketenagakerjaan disatukan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan, menciptakan satu garis besar kritik terhadap kondisi yang mereka nilai belum berpihak pada kepentingan publik.
Sorotan tajam juga diarahkan pada rencana rapat pimpinan DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan aksi. Mahasiswa menilai forum tersebut tidak boleh berjalan tertutup.
“Rapat tersebut harus disiarkan secara terbuka agar publik bisa melihat langsung bagaimana sikap DPRD terhadap tuntutan yang disampaikan,” demikian seruan dalam ajakan aksi yang beredar.
Bagi mahasiswa, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dinilai akan semakin tergerus.
Aksi 4 Mei diperkirakan kembali menghadirkan massa besar, bahkan berpotensi melampaui mobilisasi sebelumnya yang sempat memadati kawasan Kantor Gubernur.
Dengan konsolidasi yang semakin solid, mahasiswa mengirim pesan jelas bahwa tekanan tidak akan surut hingga tuntutan mendapat respons nyata. Di sisi lain, DPRD Kaltim kini berada di bawah sorotan publik untuk membuktikan sejauh mana fungsi kontrol benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi formalitas di atas kertas.
