metroikn, SAMARINDA — Polemik rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai solusi banjir di Kota Samarinda kembali jadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pendekatan jalur birokrasi jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan komunikasi antar-komisi DPRD lintas daerah.
“Perlu dipahami, areanya kan di Kukar, bukan di Samarinda. Jadi kalaupun ada pembicaraan, sifatnya lebih politis, dari partai ke partai saja,” ujar Rohim, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar pembahasan dengan Pemkab Kukar lebih terstruktur dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.
“Pemerintah kota mestinya duduk bareng dengan pemprov, lalu pemprov yang menjembatani ke Kukar. Itu lebih formal dan efektif dibanding hanya komunikasi antar-komisi,” tegas politisi PKS itu.
Rohim juga menekankan bahwa diskusi lintas komisi DPRD tidak memiliki daya eksekusi yang memadai. Menurutnya, hanya jalur pemerintahan melalui provinsi yang punya kapasitas mendorong bantuan keuangan lintas kabupaten/kota.
“Kalau hanya ketemu antar-komisi DPRD ya sifatnya sebatas ngobrol, tidak ada kewenangan realisasi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar pembangunan kolam retensi sebagai salah satu infrastruktur pencegah banjir benar-benar terealisasi.
“Yang terpenting bagaimana solusi banjir ini benar-benar dijalankan. Mau jalur politik atau birokrasi, tapi kalau mau tuntas, jalur birokrasi jauh lebih tepat,” pungkas Rohim. (adv/metroikn)
