metroikn, SAMARINDA — Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim), Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa dari lima usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, baru Kota Samarinda yang siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025 ini.
Ia menjelaskan, kesiapan lahan menjadi faktor utama yang menentukan realisasi pembangunan sekolah rakyat. Sementara itu, usulan lain seperti dari Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan milik provinsi masih dalam tahap penilaian oleh tim pusat.
Menurut Andi, Samarinda telah lebih siap dibanding daerah lain karena lahan yang diajukan sudah dalam kondisi siap bangun. Tim dari Kementerian Sosial bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
“Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun,” ujar Andi, Kamis (26/6/25).
Sementara itu, lahan di wilayah lainnya dinilai masih memerlukan proses pematangan lebih lanjut. Andi menyebut, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan opsi lahan alternatif yang lebih siap untuk dibangun jika ingin tetap mendapatkan alokasi pembangunan tahun ini.
“Lahan yang sudah diajukan masih dalam penilaian. Kami juga diminta untuk menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun,” lanjutnya.
Jika proses pematangan dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan, pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi-lokasi tersebut masih mungkin dilakukan pada tahun ini. Namun bila tidak, maka pembangunannya baru akan dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang digulirkan setiap tahun, dengan prioritas diberikan kepada daerah yang sudah memiliki kesiapan lahan.
Program ini mencakup jenjang dari SD hingga SMA. Di Samarinda, salah satu lokasi yang diproyeksikan menjadi sekolah rakyat permanen adalah SMA 16, yang sebelumnya berstatus rintisan.
“Sekolah rakyat ini mulai dari SD hingga SMA. Jika waktu pematangan lahan memungkinkan, kemungkinan di SMA 16 Samarinda akan dijadikan lokasi permanen untuk sekolah rakyat, bukan lagi rintisan,” jelas Andi.
Terkait tenaga pendidik, Andi menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga sudah menyiapkan proses rekrutmen untuk guru dan pengasuh, khususnya di lokasi yang siap beroperasi tahun ini seperti di Samarinda.
“Begitu lokasi ditetapkan, rekrutmen akan segera dilakukan untuk mendukung operasional sekolah rintisan yang dimulai tahun ini,” tutupnya.