metroikn, BALIKPAPAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Selasa (24/6). Pertemuan ini membahas evaluasi inflasi, penyusunan roadmap pengendalian inflasi 2025–2027, serta tindak lanjut kerja sama antar daerah (KAD).
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Paser Adi Maulana, serta jajaran kepala OPD dan pimpinan Perumda dari ketiga daerah.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan kondisi makroekonomi terkini, termasuk proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih tinggi akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif AS, namun ekonomi Indonesia diperkirakan membaik pada semester II-2025, dengan proyeksi pertumbuhan antara 4,6 hingga 5,4 persen.
“Inflasi Balikpapan sudah mendekati batas bawah sasaran nasional 1,5 persen, sementara PPU berada di kisaran target 2,5 persen. Ini perlu dijaga dengan strategi yang tepat,” ujar Robi.
Dalam forum tersebut, masing-masing TPID memaparkan program strategis dalam roadmap pengendalian inflasi. Salah satu langkah konkret ditunjukkan lewat kerja sama antar Perumda. Perumda Prima Jaya Taka, misalnya, menawarkan harga telur berdasarkan harga pokok produksi terendah, sementara Perumda Manuntung Sukses sedang menyiapkan logistik dan skema pengambilan mandiri untuk realisasi kerja sama distribusi pangan.
Namun tantangan tetap ada. Wakil Wali Kota Balikpapan mengingatkan adanya cuaca ekstrem dalam beberapa minggu terakhir yang dapat mengganggu rantai pasok pangan. Hal ini krusial mengingat ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan dari luar daerah, terutama untuk komoditas seperti beras.
“Kami juga sedang menjajaki potensi pengembangan pertanian di wilayah gambut Balikpapan Utara,” ungkap Bagus.
Senada, Wakil Bupati PPU Abdul Waris menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah dalam menjaga pasokan dan harga komoditas.
“Kita perlu antisipasi bersama risiko seperti curah hujan tinggi, gangguan distribusi, dan keterbatasan data antar sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Paser berencana membentuk pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan. Proyek ini akan mencakup lahan 100 hektare, melibatkan empat OPD, dan ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan sebagai bagian dari RPJMD. Tujuannya, menghasilkan bibit unggul dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Sebagai penutup agenda, ketiga daerah menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat pengendalian inflasi. Kesepakatan mencakup tiga poin utama:
- Meningkatkan frekuensi kegiatan OP/PM/GPM secara merata di tiap kecamatan dan bersinergi dengan distributor serta pelaku usaha.
- Mengoptimalkan kerja sama antar daerah, khususnya melalui peran aktif Perumda dan BUMD pangan pada triwulan III-2025.
- Menetapkan dan menjalankan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 dengan dukungan inovasi, integrasi antar OPD, dan pendanaan fiskal yang berkelanjutan.
