metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan keseriusannya dalam menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 berlangsung secara bersih dan transparan.
Wali Kota Andi Harun menyampaikan langsung komitmen ini dalam agenda Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Publik SPMB yang digelar di Balai Kota Samarinda, Senin (21/4/2025).
Andi Harun menyoroti bahwa sektor pendidikan, khususnya proses penerimaan siswa, selama ini menjadi titik rawan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta gratifikasi.
Untuk itu, ia memastikan akan segera menerbitkan regulasi resmi berupa Surat Keputusan yang mengatur pencegahan dan pengendalian penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB.
“Kami sudah menggandeng pihak kejaksaan, kepolisian, hingga BIN untuk ikut mengawasi. Ini bukan hanya komitmen moral, tapi akan ada pengawasan nyata di lapangan,” ujar Andi.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Samarinda akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan SPMB. Tim ini akan diketuai oleh Inspektorat Daerah dan melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan jalannya proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pengawasan eksternal, pendekatan internal juga diterapkan. Pemerintah berencana memberikan edukasi serta pembekalan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik terkait langkah-langkah antikorupsi di lingkungan sekolah.
Lebih dari itu, Andi juga mengajak peran aktif masyarakat, terutama para orang tua calon siswa, untuk turut menjaga integritas proses penerimaan.
Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pemberian imbalan atau janji dalam bentuk apapun kepada pihak sekolah atau panitia.
“Kalau ingin sistem ini bersih, semua pihak harus bergerak. Jangan ada suap menyuap, sekecil apa pun itu,” tegasnya.
Andi juga membuka pintu pelaporan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran. Ia mendorong agar bukti dikumpulkan dan segera disampaikan, baik ke Pemkot maupun langsung ke aparat hukum.
“SPMB 2025 harus menjadi momentum perubahan. Kami ingin setiap anak di Samarinda memiliki akses pendidikan yang adil, tanpa diskriminasi, dan sepenuhnya berdasarkan merit,” tutupnya. (adv/ra/metroikn)
