metroikn, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud angkat bicara terkait aksi damai yang digelar ratusan tenaga honorer di depan Kantor Gubernur pada Kamis (14/8/25).
Dalam aksinya, para honorer mendesak percepatan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim mendukung penuh aspirasi tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa keputusan pengangkatan honorer menjadi PPPK maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Proses penetapan PPPK maupun ASN bukan kewenangan daerah. Dari kami, usulan sudah disampaikan sejak lama, tinggal menunggu persetujuan pusat. Begitu ada keputusan, pelantikan langsung dilaksanakan tanpa penundaan,” ujar Rudy, Sabtu (16/8/2025).
Rudy menambahkan, Pemprov Kaltim tidak bisa bertindak sepihak dalam penetapan status honorer.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen mengawal proses administrasi hingga ke tingkat pusat agar perjuangan tenaga honorer mendapat kepastian.
“Semua tetap harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Yang jelas, kami akan terus mengawal supaya aspirasi honorer tidak terhenti di tengah jalan,” katanya.
Pernyataan ini diharapkan dapat menjawab keresahan ribuan tenaga honorer di Kaltim yang masih menunggu kejelasan status mereka.
Dukungan pemerintah daerah, kata Rudy, akan tetap konsisten diberikan, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi.
