metroikn, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono, menghadiri langsung forum pembahasan usulan pendirian Sekolah Rakyat dan penandatanganan berita acara klarifikasi yang berlangsung di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kukar, termasuk Plt Kepala Dinas Sosial Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta perwakilan dari Bappeda dan dinas terkait lainnya.
Dalam keterangannya, Sunggono menyampaikan bahwa Kukar sebelumnya telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendirikan Sekolah Rakyat di tiga titik, yakni dua lokasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
Proposal tersebut telah melalui proses verifikasi oleh tim gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemensos, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, BPN/ATR, dan Kemenag. Hasilnya, Kukar mendapat sinyal positif untuk melanjutkan proses pendirian sekolah.
“Ini adalah terobosan penting untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mereka akan diasramakan, mendapat pembinaan, dan disiapkan untuk masa depan yang lebih cerah,” jelas Sunggono.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program ini dirancang secara terpadu dan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi calon siswa berlangsung secara objektif dan transparan. Sunggono menyebut bahwa program ini sudah masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang terhambat akses pendidikan karena kondisi ekonomi. Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, akan memberikan dukungan penuh mulai dari perizinan, penyediaan lahan, pengadaan guru, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya.
“Lebih dari sekadar sekolah, ini adalah jalan keluar dari lingkaran kemiskinan bagi ribuan anak bangsa. Sebuah ikhtiar untuk memuliakan mereka yang selama ini terpinggirkan,” tutup Sunggono. (adv/metroikn)
