metroikn, TENGGARONG – Rekrutmen pendamping desa di Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap akhir dengan ditandatanganinya kontrak kerja oleh tenaga pendamping terpilih. Momen ini menjadi penanda dimulainya penugasan mereka dalam mendukung pembangunan desa serta mengawal implementasi program pemerintah daerah di lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa para pendamping berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pendamping lokal desa (PLD) yang dipromosikan hingga tenaga baru hasil seleksi.
“Penempatan dilakukan di empat kecamatan strategis, yakni Samboja Barat, Samboja, Kota Bangun Darat, dan Muara Muntai, serta beberapa desa lainnya di wilayah pesisir dan hulu Mahakam,” ujarnya, Sabtu (5/4/2025).
Pendamping desa memiliki peran sentral dalam mengawal kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kukar. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan program-program prioritas, termasuk pembangunan berbasis RT yang mengalokasikan anggaran Rp 50 juta per RT setiap tahun.
Selain mengawal program, para pendamping juga terlibat dalam pendampingan administrasi desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, hingga penguatan kapasitas pengelolaan keuangan.
“Para pendamping juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Mereka harus mampu menyerap aspirasi dan memfasilitasi kebutuhan warga di tingkat desa,” jelas Arianto.
Namun begitu, tugas di lapangan tak lepas dari tantangan. Mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, hingga membangun kepercayaan dengan perangkat desa dan masyarakat setempat.
Menurut Arianto, DPMD Kukar akan terus memberikan pembekalan teknis dan penguatan kapasitas agar para pendamping siap menjalankan tugas secara optimal.
“Kehadiran pendamping desa harus bisa membawa dampak nyata. Bukan hanya secara administratif, tapi juga dalam meningkatkan partisipasi warga dan mempercepat manfaat program pembangunan,” tegasnya.
Dengan resminya penugasan, para pendamping desa kini bersiap menjalani peran sebagai ujung tombak pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. (adv/metroikn)
