metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) terus memperkuat upaya dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Ibu Kota Provinsi, Samarinda.
Salah satu langkah besar yang kini dijalankan adalah percepatan normalisasi dua sungai utama yang melintasi kota, yaitu Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menuturkan bahwa normalisasi dan pengerukan kedua Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Ia menilai, tingginya tingkat sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun telah menurunkan kapasitas daya tampung sungai dan menjadi salah satu faktor utama terjadinya genangan air di sejumlah kawasan.
“Langkah awal yang sedang dilakukan adalah pengerukan total di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Penumpukan lumpur di dasar sungai inilah yang membuat aliran air tersendat dan akhirnya menyebabkan banjir di beberapa wilayah,” ujar Seno Aji, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, rencana besar ini telah dibahas melalui forum bersama akademisi Universitas Mulawarman. Saat ini, pembahasan teknis tengah difinalisasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) agar pelaksanaan di lapangan berjalan terpadu dan saling mendukung.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari pihak BWS agar pengerukan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,” ucapnya.
Menurut Seno, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara terpisah antarwilayah. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup keseluruhan sistem aliran air, mulai dari kawasan Danau Semayang hingga ke muara Sungai Mahakam.
“Kalau pengerukan dimulai dari hulu, efek positifnya akan langsung dirasakan hingga ke daerah hilir,” jelasnya.
Selain normalisasi sungai, Pemprov Kaltim juga menyiapkan strategi jangka panjang berupa perbaikan tata kelola air di Samarinda. Ia menilai, kota ini membutuhkan rencana induk pengelolaan air (blueprint) yang komprehensif agar pembangunan drainase dan kanal banjir memiliki arah yang jelas dan saling terintegrasi.
“Kita perlu rencana induk pengelolaan air yang lengkap agar sistem drainase dan kanal banjir tidak langsung mengarahkan aliran air ke pusat kota,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan keuangan dalam jumlah besar guna memperkuat infrastruktur drainase di Samarinda. Namun, hasilnya dinilai belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Dukungan dana dari Pemprov sudah cukup besar, tetapi hasil di lapangan masih belum sesuai harapan. Karena itu, kami akan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya,” tutupnya.
