metroikn, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Pemkab PPU, Kamis (27/3/2025), dan dibuka secara resmi oleh Bupati PPU, Mudyat Noor.
Acara yang berlangsung penting ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan tokoh masyarakat, antara lain Wakil Bupati Abdul Waris Muin, anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan PPU-Paser, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PPU, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selain itu, Kepala Bappeda Kaltim, Kepala Bappedalitbang dari Balikpapan, Kabupaten Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara juga turut hadir secara daring. Tak ketinggalan, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PPU, pimpinan instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta tokoh adat, tokoh pemuda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut berpartisipasi.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya penyusunan RPJMD dan RKPD yang terarah, sistematis, dan responsif terhadap perubahan zaman. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kita telah memasuki tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026. Kami berharap kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang jelas untuk lima tahun ke depan. Dengan konsistensi, kita akan mengatasi berbagai persoalan yang ada di PPU,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Selain itu, Mudyat Noor juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan, baik di tingkat SKPD maupun dengan DPRD. Hal ini untuk memastikan bahwa target-target pembangunan dapat tercapai dengan baik.
“Kita perlu memiliki jadwal dan target yang jelas, serta melakukan evaluasi berkala agar program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemisahan yang jelas antara kewajiban daerah, provinsi, dan pusat juga perlu diperhatikan agar pembangunan berjalan lebih terarah dan efisien,” jelas Bupati.
Bupati juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan strategi yang tepat dan inovasi.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus menggunakan strategi dan inovasi dalam membangun PPU. Mari kita berkolaborasi dan memanfaatkan peluang dari perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mempercepat pembangunan di PPU,” ajaknya.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan PPU juga menjadi fokus utama dalam sambutan Bupati. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu demi pembangunan daerah yang lebih baik.
“Pembangunan ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Mari kita bersatu dan berkolaborasi untuk membangun PPU yang lebih maju,” tegasnya.
Bupati Mudyat Noor juga mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RPJMD dan RKPD agar pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji dengan cermat rancangan ini, dan berikan masukan yang konstruktif agar pembangunan di daerah kita lebih tepat sasaran dan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/metroikn)
