Kecamatan Samboja Tuntut Kejelasan Peralihan Aset Daerah yang Masuk ke Wilayah IKN

metroikn, Tenggarong – Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius menginventarisir aset daerah yang akan masuk ke dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Camat Samboja, Damsik, mengungkap proses pendataan aset tersebut dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Hal ini untuk memastikan kejelasan aset strategis daerah, semisal kawasan Pertamina yang selama ini menjadi penghasil migas Kukar.

“Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja. Meski sebenarnya aset-aset tersebut sudah lama didata,” jelas Damsik, Sabtu (28/10/2023).

Ia mengaku, belum mengetahui bagaimana kejekasan aset Kukar yang akan masuk ke dalam wilayah IKN. Termasuk juga mengenai proses peralihan aset strategis daerah tersebut.

“Sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya,” tegasnya. 

Sebagai informasi, DPRD Kutai Kartanegara turut memperjuangkan kejelasan aset daerah. Legislator Timbau baru-baru ini menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, Senayan, Jakarta.

Tujuanya membahas aset Pelabuhan Ambarawang (Ambalat) di Kecamatan Samboja. Dalam kesemaptan itu, DPRD Kukar menegaskan bahwa pelabuhan tersebut merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid membeber, ada empat kecamatan di Kukar yang masuk ke wilayah IKN. Yakni, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Samboja, sebagian Kecamatan Loa Janan dan sebagian Kecamatan Loa Kulu.

Di antara kecamatan yang masuk ke dalam wilayah IKN itu, terdapat aset yang dibangun Pemkab Kukar, yakni, Pelabuhan Ambarawang di Kecamatan Samboja.

“Tentunya harapan kami, (Pelabuhan Ambarawang) ini bisa tetap menjadi aset Pemkab Kukar. Karena ini menghidupi masyarakat yang ada di Kukar,” ucapnya.

“Kalau IKN (ingin memiliki pelabuhan) sendiri, nanti pemerintah pusat yang akan membangun dan menyiapkan pembiayaan untuk itu. Karena kami harus memikirkan mencari PAD untuk membangun Kukar,” demikian Rasid. (adv/diskominfokukar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *