metroikn, SAMARINDA — Dunia maya di Kalimantan Timur tengah dihebohkan oleh pernyataan dua pejabat publik yang diduga bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Keduanya, berinisial AG dan AF, disebut merupakan anggota DPRD di daerah ini.
Kasus tersebut langsung mendapat sorotan dari Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK). Dalam konferensi pers yang digelar di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025), para jurnalis menilai bahwa pejabat publik semestinya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media sosial agar tidak menimbulkan kegaduhan dan konflik sosial.
“Pejabat publik yang sedang berperkara sebaiknya berbicara sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa mendahului proses hukum itu sendiri,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK.
SWK juga menyampaikan keprihatinan atas munculnya nuansa politis dalam kasus tersebut. Menurut mereka, pernyataan yang disampaikan dua anggota dewan justru melebar dari substansi perkara hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Selain itu, SWK menyoroti adanya pihak lain yang turut berkomentar di media sosial dan memperkeruh situasi. “Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terburu-buru menghakimi atau membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tegas Faisal, anggota SWK lainnya.
Dalam kesempatan itu, para jurnalis juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan profesionalisme, baik bagi pejabat publik maupun insan pers. SWK meminta semua pihak untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan tidak menjadi sarana penyebaran kebencian.
“Kami tidak masuk ke ranah hukum masing-masing pihak, tapi ingin menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik,” lanjut Oktavianus.
SWK menilai, konflik di media sosial yang mengandung isu SARA berpotensi memicu perpecahan di masyarakat, apalagi jika dilakukan oleh figur publik yang memiliki banyak pengikut. “Hal seperti ini harusnya diantisipasi dengan kedewasaan, bukan justru disebarkan ke ruang publik,” ujar Anjas, anggota SWK.
Menutup konferensi pers, SWK menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan saling melempar opini di media sosial.
“Daripada membuat gaduh, lebih baik gunakan media sosial untuk menyampaikan program dan solusi bagi masyarakat,” tegas Oktavianus.
