metroikn, BALIKPAPAN – Memasuki puncak musim hujan, kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kembali menjadi perhatian utama di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah bersama TNI–Polri dan instansi terkait menggelar Apel Pasukan dan Simulasi Tanggap Darurat sebagai upaya memastikan seluruh unsur penanganan bencana siap bekerja cepat ketika ancaman terjadi.
Apel yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Sabtu (6/12/2025), dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji serta Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. Agenda ini menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menghadapi potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang kerap meningkat pada periode November hingga Februari.
Dalam amanatnya, Irjen Endar mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi adalah ancaman nyata dan berulang, terlebih setelah serangkaian kejadian besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.
“Ini pengingat bagi kita bahwa kesiapsiagaan tidak boleh ditunda. Bencana hidrometeorologi bisa menimbulkan kerugian besar dan membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Kapolda menekankan, peran Polri tidak hanya berhenti pada penanganan di lapangan saat kejadian, tetapi juga dalam mitigasi, pemetaan risiko, serta pemulihan pascabencana. Karena itu, dukungan lintas sektor menjadi elemen penting dalam meminimalkan dampak bencana.
Untuk menghadapi potensi bencana, Polda Kaltim menyiagakan 1.684 personel yang didukung 427 personel TNI dan 1.604 personel dari BPBD, Basarnas, BMKG, Dishub, Damkar, Satpol PP, dan instansi lain. Sebelumnya, sejumlah langkah persiapan juga telah dilakukan, mulai dari rapat koordinasi, pelatihan personel, patroli gabungan, penyiapan sarana prasarana, hingga sosialisasi mitigasi kepada masyarakat.
Simulasi tanggap darurat yang digelar setelah apel menjadi ajang uji kemampuan seluruh petugas dalam menangani situasi darurat, memastikan kesiapan alur komando, serta memperjelas fungsi masing-masing lembaga ketika bencana terjadi.
Di akhir kegiatan, Kapolda Kaltim menegaskan beberapa langkah yang harus menjadi pedoman, antara lain deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana prasarana, respons cepat, koordinasi intensif antarinstansi, serta mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakan.
“Kita harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama,” tutup Irjen Endar.
