metroikn, SAMARINDA – Program pendidikan tinggi gratis “GratisPol” di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan DPRD provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, Nurhadi Saputra, menegaskan program tersebut tidak boleh hanya memprioritaskan calon mahasiswa baru, tetapi juga harus mengakomodasi mahasiswa aktif yang tengah menempuh pendidikan.
Menurut Nurhadi, hingga kini belum ada penjelasan teknis yang rinci dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pelaksanaan GratisPol. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
“Kita harus pastikan mahasiswa aktif yang sudah berjuang selama ini juga mendapat manfaat. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan hanya karena program ini terkesan fokus pada mahasiswa baru,” tegas politisi muda asal Balikpapan itu, Rabu (13/8/25).
Ia menilai, kurangnya transparansi dalam sosialisasi dan pelaksanaan program berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif. Terlebih, belum jelas bagaimana integrasi GratisPol dengan program pendidikan lain, termasuk beasiswa bagi pelajar sekolah.
Nurhadi menekankan, sektor pendidikan harus menjadi prioritas dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau program ini tidak segera diperjelas, maka bisa gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu meringankan beban pendidikan bagi seluruh lapisan mahasiswa,” ujarnya.
DPRD Kaltim mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait segera menyusun pedoman teknis yang jelas, disertai sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat.
“Program GratisPol harus berpihak pada semua mahasiswa tanpa terkecuali. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, bukan sekadar janji politik,” pungkasnya.
