Disdukcapil Balikpapan Diminta Siapkan Sistem Pendataan yang Responsif dan Akurat, Antisipasi Lonjakan Penduduk

metroikn, BALIKPAPAN – Mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan untuk mempersiapkan sistem pendataan yang lebih responsif dan akurat.

“Balikpapan terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari nafkah, namun untuk itu mereka harus dibekali keterampilan dan pendidikan yang memadai. Kami menyambut baik pendatang yang ingin mencari peluang di kota ini, tapi kesiapan untuk dunia kerja sangat penting,” ungkap Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, pada Minggu (6/4/2025).

Dia melanjutkan, semakin banyaknya proyek pembangunan strategis nasional seperti Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Pertamina dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menarik banyak pendatang. Pendatang yang memiliki keterampilan atau sertifikasi tertentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun informal.

“Penting bagi warga lokal untuk terus meningkatkan kualitas diri agar bisa bersaing dengan para pendatang,” kata Bagus. Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan bersama lembaga pelatihan kerja dapat aktif memberikan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang unggul.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Balikpapan diperkirakan akan mencapai 1 juta orang. Namun, secara administratif, angka tersebut belum tercatat dengan akurat.

Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan sistem pendataan untuk mendata penduduk non-permanen dan mencatat data penduduk dengan lebih akurat. “Kami sedang merancang sarana dan prasarana untuk mendata penduduk non-permanen, dengan harapan sistem ini bisa rampung tahun ini,” ujarnya.

Tirta menambahkan bahwa pendataan yang akurat sangat penting karena memengaruhi perencanaan pembangunan di kota ini, mulai dari zonasi pendidikan hingga penyediaan infrastruktur dasar. “Contohnya, ada penduduk yang tinggal di Balikpapan Utara, namun secara administratif masih tercatat di Balikpapan Kota. Ini tentu memengaruhi keputusan pembangunan sekolah dan fasilitas lainnya,” tutupnya. (adv/metroikn)