metroikn, NUSANTARA — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan nasional setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja pada Rabu–Kamis (19–20 November 2025). Kunjungan ini bertujuan menilai langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan dukungan anggaran pemerintah pusat bagi keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Rangkaian kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dihadiri Banggar DPR RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Otorita IKN menyampaikan perkembangan pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tahap ini dibagi dalam tiga batch pekerjaan. Hingga 10 November 2025, Batch 1 yang bersumber dari kontrak tahun tunggal dilaporkan telah mencapai progres fisik rata-rata 76%. Pada saat bersamaan, batch 2 (2025–2027) memasuki tahapan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa, dengan total 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi telah terkontrak. Untuk batch 3 (2026–2028), proses persiapan tender sedang berjalan.
Pendanaan IKN disebut menggunakan tiga skema pembiayaan: APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta. Otorita IKN mencatat terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun di sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT). Selain itu, sedikitnya 50 investor swasta telah menandatangani perjanjian kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial, dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan diperkuat melalui Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN akan terus berjalan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.
Ketua delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menegaskan bahwa kehadiran Banggar dalam formasi lengkap merupakan bentuk dukungan politik yang jelas terhadap agenda pembangunan IKN.
“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyoroti manfaat ekonomi dari pembangunan IKN. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa aktivitas konstruksi IKN memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dalam dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi Kaltim pernah mencapai 7 persen,” katanya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga upaya pemerataan pembangunan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga legislatif hingga sektor swasta, menjadi fondasi penting untuk memastikan IKN berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat inovasi, dan layanan publik yang modern.
