metroikn, BALIKPAPAN — Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan kembali menggelar Airport Security Committee (ASC) ke-6 dan Facilitation Committee (FAL) ke-2.
Rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin sesuai ketentuan KM 39/2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional serta PM 10/2024 mengenai fasilitasi layanan di bandar udara. Kegiatan dibuka General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Novi Hantoro, bersama perwakilan CEO Regional VI PT Angkasa Pura Indonesia, Agus Sina; perwakilan Lanud Dhomber, Kapten Nur Hidayat; serta perwakilan Otoritas Bandara Wilayah VII, Muhammad Arif.
Bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Cabang Bandara SAMS Sepinggan, rapat dihadiri seluruh unsur ASC dan FAL, termasuk TNI, Polri, BIN, Basarnas, CIQ (Customs, Immigration, Quarantine), BMKG, Dinas Perhubungan, Balai Karantina Kesehatan, serta berbagai stakeholder bandara.
Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa peningkatan volume penerbangan dan kepadatan terminal saat puncak libur Nataru menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat dari seluruh pihak.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci penyelenggaraan angkutan udara yang aman, selamat, dan lancar. Menghadapi periode Nataru, saya mengajak seluruh pihak meningkatkan kerja sama, komunikasi, dan kewaspadaan,” ujarnya.
Iwan juga memaparkan sejumlah aspek strategis yang harus diantisipasi, mulai dari ketersediaan personel, kesiapan fasilitas terminal, apron, dan sisi udara, keandalan navigasi penerbangan, pengaturan slot time, mitigasi cuaca ekstrem, hingga pengendalian antrean penumpang dan bagasi.
Sebagai bentuk kesiapan, Bandara SAMS Sepinggan akan mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Udara Nataru 2025/2026 selama 21 hari, mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Pada penutup sambutannya, Iwan berharap forum ASC dan FAL dapat menjadi ruang sinkronisasi prosedur, penyelesaian hambatan operasional, serta perumusan langkah perbaikan berkelanjutan.
“Kita perlu mengevaluasi fasilitas dan prosedur FAL yang sudah berjalan, membahas isu-isu strategis yang memengaruhi kelancaran operasi penerbangan, dan menetapkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak,” tutupnya.
