metroikn, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tarif pajak dan retribusi daerah melalui pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan struktur tarif tetap relevan dan selaras dengan regulasi nasional tanpa membebani masyarakat kecil.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan raperda tersebut membawa sejumlah perubahan penting, mulai dari penyesuaian struktur tarif hingga penambahan objek retribusi baru seiring meningkatnya layanan publik.
“Rapat ini masih tahap pembahasan awal. Kami mendengarkan pemaparan dari OPD, namun beberapa catatan sudah kami sampaikan,” ujarnya, Jumat (5/12/25).
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, objek pajak dan retribusi yang bersentuhan langsung dengan warga menengah ke bawah diminta tidak mengalami kenaikan tarif.
“Kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan. Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru membebani masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas,” tegasnya.
Sebagai gantinya, DPRD mendorong agar penyesuaian tarif diarahkan pada kelompok yang memiliki kapasitas finansial lebih kuat, seperti pelaku industri, entitas usaha besar, dan kelompok menengah-atas.
“Kontribusi dari pelaku usaha dan industri perlu ditinjau ulang. Pada segmen tersebut, penyesuaian tarif masih memungkinkan sepanjang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses pembahasan belum selesai dan akan dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Beberapa poin diminta untuk direview sebelum memasuki tahap finalisasi.
“Ini rapat pertama. Ada beberapa hal yang harus dikaji kembali. Setelah itu akan ada pertemuan lanjutan untuk finalisasi,” katanya.
DPRD Samarinda berharap raperda ini mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, adil, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil.
