metroikn, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi Saputra, menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan perkotaan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir masih belum menikmati hasil pembangunan secara merata, terutama dalam sektor kelautan dan penyediaan energi.
Nurhadi pun menyoroti belum adanya infrastruktur penting seperti pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta, padahal wilayah tersebut memiliki potensi hasil laut yang cukup besar.
Menurutnya, absennya fasilitas tersebut menunjukkan lemahnya dukungan negara terhadap kelompok masyarakat yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan dari sektor kelautan.
“Pemerintah harus mulai menunjukkan keberpihakannya. Pembangunan pelabuhan bukan hanya soal menyediakan tempat sandar kapal, tapi soal memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir,” tegas Nurhadi, Rabu (11/6/25).
Lanjutnya, pelabuhan pendaratan ikan tidak hanya akan menjadi tempat bongkar hasil tangkapan laut, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang memicu tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pengolahan hasil laut.
“Dengan adanya pelabuhan tersebut, distribusi ikan juga dinilai akan lebih efisien dan terkoordinasi,” tuturnya.
Tak hanya itu, Nurhadi juga mengangkat masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan di Kutai Timur, krisis akses bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebut bahwa kelangkaan BBM sudah menjadi keluhan rutin masyarakat nelayan, terutama di kawasan Sangatta dan Sangkulirang.
“Ketersediaan energi yang tidak stabil membuat produktivitas nelayan terganggu. Mereka butuh BBM untuk melaut, dan ketika bahan bakar langka, artinya roda ekonomi mereka ikut berhenti,” ungkapnya.
Menurut Nurhadi, kondisi ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap sektor kelautan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di kawasan pesisir Kutim.
Langkah tersebut, menurutnya, akan sangat membantu memperkuat daya tahan ekonomi pesisir sekaligus memastikan keberlanjutan sektor perikanan tangkap yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat setempat.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak merata justru akan menciptakan ketimpangan sosial dan memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah provinsi lebih aktif merancang kebijakan pembangunan berbasis wilayah dan potensi lokal.
“Kalau kita serius bicara soal ketahanan pangan dan energi, maka wilayah seperti Kutim harus mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai pesisir terus jadi daerah yang dianaktirikan,” pungkasnya.
