Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M Noor Kawal Raperda RTRW/RDTR, Pertajam Visi Misi Bupati PPU

metroikn, PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengungkapkan pentingnya pengawalan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari upaya untuk mempertajam dan mewujudkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati PPU periode 2025-2030.

Menurutnya, Raperda RTRW/RDTR menjadi instrumen utama yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), agar pembangunan daerah tetap terarah dan sesuai dengan tujuan jangka panjang.

Syahrudin menjelaskan, RPJPD merupakan rujukan yang mencakup rencana pembangunan selama 25 tahun, yang berfungsi sebagai blueprint atau kerangka dasar dalam membangun Kabupaten PPU.

“RPJPD itu adalah pedoman kita, blueprint untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang. Ini adalah kerangka pikir untuk membangun PPU, dan jika tidak diselaraskan dengan kebijakan saat ini, maka arah pembangunan kita bisa terpecah dan tidak fokus,” ungkap Syahrudin, Senin (10/3/2025).

Lebih lanjut, Syahrudin menekankan pentingnya mempertajam visi Bupati PPU yang saat ini sangat berfokus pada pembangunan berkelanjutan, terlebih dengan posisi geografis PPU yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru.

“Kita harus melihat pembangunan ini dari perspektif yang lebih besar, karena PPU memiliki potensi besar berkat kedekatannya dengan ibu kota negara. Maka visi Bupati dan Wakil Bupati yang ada sekarang harus lebih dipertajam, agar pembangunan PPU bisa berjalan seiring dengan perkembangan ibu kota negara,” lanjutnya.

Ia menyebut, pembahasan hingga tahap pengesahan Raperda ini lebih penting dari sekedar merubah slogan atau zargon daerah yang tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat.

“Apa sih bedanya, enggak ada cuma itu aja kata-kata saja. Prioritas programnya juga enggak tahu apa. Ada yang bilang, Serambi itu bagian depan, gerbang ya gapura (lebih terdepan, Red). Hanya itu. Kalau kita membranding seperti itu ada anggaran dari pusat atau memengaruhi kebijakan fiskal kita diberikan nilai plus, ya saya kira itu penting, tetapi ini kan tidak tidak berdampak juga,” imbuhnya. (yan/metroikn)