metroikn, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa Program GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim tetap berjalan sesuai rencana, meskipun sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) belum menuntaskan proses administrasi kerja sama.
“Program GratisPol sudah berjalan. Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, semuanya sudah dicover lewat BOSP,” ungkap Seno, Selasa (24/6/25).
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan dana pendidikan untuk tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).
Namun, untuk PTS, proses masih dalam tahap penyelesaian. Salah satunya, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, disebut belum menandatangani PKS.
“Untuk PTS, kita masih finalisasi. Salah satunya seperti Untag, belum ada perjanjian kerja sama. Tapi kita sudah minta semua PTS agar menunda pembayaran UKT bagi mahasiswa baru,” jelas Seno.
Kebijakan penundaan ini diambil untuk memastikan mahasiswa baru tidak terbebani biaya pendidikan sebelum kerja sama resmi diberlakukan.
Pemprov Kaltim menjamin bahwa dana bantuan UKT sudah tersedia, tinggal menunggu kelengkapan administrasi agar bisa dicairkan.
“Karena dananya sudah disiapkan, tinggal tunggu proses PKS selesai,” tuturnya.
GratisPol sendiri merupakan program pendidikan gratis dan inklusif yang menjadi prioritas Pemprov Kaltim. Lewat alokasi dana APBD, program ini menanggung biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK serta bantuan UKT untuk mahasiswa PTN dan PTS, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
