metroikn, Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin mendukung penuh program Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai pengadaan bus sekolah.
Angkutan pelajar, menurut Rendi, sangat diperlukan peserta didik sebagai transportasi utama berangkat dan pulang sekolah. Mengamati luasnya geografis wilayah Kukar.
Di saat yang hampir bersamaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar juga tengah menaruh perhatian serius terhadap infrastruktur konektivitas antar wilayah.
“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Karena, banyak anak-anak kita yang membutuhkan moda transportasi. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” terang Rendi Solihin.
Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi juga menilai keberadaan bus sekolah saat ini sangat diperlukan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya warga yang menyuarakan aspirasi pada tiap kali kesempatan berdialog dengan Bupati maupun Wakil Bupati.
Kehadiran angkutan pelajar seringkali menjadi salah satu aspirasi mereka. Untuk itu, Pemkab Kukar telah melakukan uji coba angkutan pelajar di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong.
“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” urai Junaidi.
Pemkab Kukar pada APBD-P tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan enam unit bus sekolah. Junaidi menyebut, target penerima masih dalam pendataan.
Adapun spesifikasi moda transportasi pelajar yakni bus dengan kapasitas 30 kursi dan 19 kursi. Hingga kini armada-armada tersebut masih dalam proses pabrikasi.
Kemungkinan, serah terima moda transportasi sudah bisa dilakukan pada bulan Desember dan beroperasi tahun 2024. Armada tersebut diperuntukan bagi pelajar tingkat SD,SMP hingga SMA.
“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” tukas Junaidi.
Ia menambahkan, pengelolaan angkutan umum khusus pelajar itu saat ini diserahkan kepada masing-masing pemerintah kelurahan dan desa.
Aparatur penanggungjawab bantuan fasilitas tersebut diharapkan dapat menyiptakan swakelola agar pelajar yang belum layak berkendara dapat terakomodir.
“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan Insya Allah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (adv/diskominfokukar/*)
