Metroikn, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi ketimpangan signifikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Total usulan program pembangunan mencapai sekitar Rp4 triliun, sementara kemampuan anggaran daerah hanya berkisar Rp600 miliar.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan seleksi ketat terhadap program yang akan dijalankan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyebut situasi ini sebagai dinamika umum dalam perencanaan pembangunan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Semua usulan tentu tidak bisa kita laksanakan sekaligus. Kita akan pilih yang paling prioritas,” ujarnya usai Musrenbang, Kamis (2/4/2026).
Sejumlah program strategis tetap menjadi fokus utama, seperti penanganan banjir, penurunan stunting, serta penguatan ketahanan energi. Namun, banyak kebutuhan lain juga dinilai mendesak, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan peningkatan layanan dasar.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada keputusan strategis untuk menentukan program yang harus diprioritaskan dan yang ditunda. Seluruh usulan akan dikaji ulang dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Skala prioritas menjadi kunci. Yang paling berdampak ke masyarakat itu yang akan kita dahulukan,” tegas Rahmad.
Selain melakukan penyesuaian program, Pemkot Balikpapan juga membuka peluang pembiayaan alternatif, seperti bantuan dari pemerintah provinsi maupun dukungan pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat.
Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran ini menegaskan bahwa tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada keterbatasan fiskal.
Pemerintah pun dituntut lebih cermat dalam menetapkan prioritas agar kebijakan yang diambil tetap efektif dan tepat sasaran.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
