metroikn, BALIKPAPAN – Upaya mendorong transformasi digital di wilayah selatan Kalimantan Timur kembali dipertegas melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Kamis (4/12). Tiga daerah yang tergabung—Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU)—mengulas langkah percepatan untuk memperkuat layanan publik dan ketahanan fiskal lewat digitalisasi transaksi.
Pertemuan yang berlangsung di Balikpapan itu turut dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, serta Sekretaris Daerah Balikpapan Muhaimin. Mereka menegaskan komitmen pemda untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital sebagai amanat Keppres Nomor 3 Tahun 2021.
“Hari ini kita tidak lagi bicara rencana, tapi implementasi. Digitalisasi harus mempercepat proses bisnis pemerintah dan mempermudah masyarakat,” tegas Mudyat Noor dalam arahannya. Ia meminta seluruh anggota TP2DD PPU tetap solid dalam memperluas layanan publik berbasis digital.
Senada, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menilai digitalisasi menjadi syarat mutlak peningkatan tata kelola. “Transaksi nontunai memberi ruang transparansi. Kalau semua lapisan bergerak, ekosistem digital akan terbentuk lebih cepat,” ucapnya.
Dari Balikpapan, Sekda Muhaimin menyebut Pemkot terus memperkuat sisi regulasi dan infrastruktur digital agar inovasi bisa berjalan berkelanjutan. “Penguatan regulasi dan sistem TI menjadi fondasi. Pendapatan dan belanja daerah perlu ruang digital yang lebih kokoh,” katanya.
Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari Rakornas P2DD 2025 yang menekankan pentingnya sinergi pemda dan Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem transaksi digital daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan arah kebijakan sistem pembayaran nasional masih pada dua fokus: stabilitas dan akselerasi ekonomi keuangan digital. “Kami mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah melalui sistem pembayaran yang CeMuMuAH—cepat, mudah, murah, aman, dan handal,” ujarnya.
Robi menyebut dukungan BI terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat melalui SNAP, QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Dari ketiga inovasi itu, QRIS menjadi yang paling progresif dalam mendorong transparansi dan mempermudah masyarakat membayar pajak serta retribusi daerah.
Hingga triwulan III 2025, wilayah kerja BI Balikpapan mencatat 263 ribu merchant QRIS, tumbuh 24,42 persen (yoy). Nilai transaksi mencapai Rp5,7 triliun dengan 47 juta transaksi. “Rata-rata tumbuh dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pengguna QRIS di Kaltim sudah tembus 735 ribu,” ungkap Robi.
Dalam HLM ini juga diluncurkan digitalisasi retribusi berbasis QRIS di tiga daerah. Di Balikpapan, retribusi parkir kawasan Balikpapan Permai resmi menggunakan QRIS. PPU meluncurkan digitalisasi retribusi pasar/pertokoan dan persampahan/kebersihan. Adapun Kabupaten Paser mulai menerapkan pembayaran nontunai untuk retribusi pedagang pasar.
Peluncuran tersebut merupakan kerja bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara. Langkah ini diharapkan menekan risiko kebocoran, mempermudah pembayaran, dan menaikkan kepatuhan wajib retribusi.
Tak hanya itu, TP2DD ketiga daerah juga menandatangani komitmen pengkinian Roadmap TP2DD untuk mempercepat perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring rutin akan dilakukan melalui HLM berikutnya untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital terutama di sektor-sektor prioritas.
Sehari sebelum HLM, TP2DD mengikuti capacity building bersama Kemenko Perekonomian untuk meninjau kinerja Championship TP2DD 2025 dan memperdalam pemahaman penyusunan kebijakan digitalisasi.
Dalam ajang tersebut, TP2DD Kota Balikpapan meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik kategori kota se-Kalimantan. Sementara itu, PPU mencatat lonjakan kinerja signifikan dari peringkat 34 di 2024 menjadi peringkat 9 di 2025 untuk kategori kabupaten di Kalimantan.
