Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Fuad Fakhruddin, berpandangan bahwa digitalisasi pada sistem pembayaran layanan atau sarana publik mampu mengantisipasi tindak penyelewengan atau kebocoran
sarana publik
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
