Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Fuad Fakhruddin, berpandangan bahwa digitalisasi pada sistem pembayaran layanan atau sarana publik mampu mengantisipasi tindak penyelewengan atau kebocoran
pembayaran non-tunai
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
