Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai induk dari Ibukota Negara (IKN) Nusantara atau Serambi Nusantara secara otomatis mengalami pertumbuhan penduduk. Sayangnya, ada persoalan krusial yang dihadapi PPU di sisi pendidikan. Yakni kurangnya tenaga pendidik atau guru.
Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR menyebut, saat ini sejumlah sekolah di PPU kekurangan guru dan guru honorer. Dampak dari aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk melarang pemerintah daerah menambah tenaga honorer termasuk juga guru.
“Guru ini ranahnya memang di pemerintah pusat. Dari daerah mengusulkan ke kementerian pusat, karena mereka yang punya wewenang dan DPRD hanya bisa mendorong ke Kementerian Pendidikan agar dapat menambah kuota guru yang ada di PPU,” kata Syarifuddin HR, Jumat (17/11/2023).
Syarifuddin juga membenarkan untuk pengangkatan tenaga honorer tidak diperbolehkan. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa untuk mencari solusinya.
“Mau tidak mau memang harus ditambah, apalagi sudah ada anggaran yang kita berikan,” jelasnya.
Pasalnya, jika tetap dalam kondisi kekurangan tenaga pengajar atau guru masyarakat juga pastinya akan dirugikan.
Melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU pihaknya mendorong adanya berkomunikasi kepada Menpan RB dan Kementerian Pendidikan karena itu karena merupakan ranahnya.
“Kita harus mengambil langkah-langkah terkait ketersediaan tenaga pendidik di Kabupaten PPU. Tanda petik lah dengan aturan yang ada karena pendidikan investasi jangka panjang dan kita masih kekurangan guru,” pungkasnya. (adv/DPRD PPU)
