metroikn, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda, menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh pekerja proyek Teras Samarinda, khususnya terkait hak-hak mereka yang hingga kini belum terpenuhi.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie Pasie. Ia menilai masalah utama bukan hanya terkait dengan tunggakan pembayaran dari Pemkot, tetapi juga dengan hak 84 pekerja yang belum dipenuhi oleh kontraktor proyek.
“Kami meminta Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti masalah ini karena kontraktor juga memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pemerintah,” ungkap Novan, Rabu (26/2/2025).
Selain itu, Novan menjelaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada perusahaan sebagai pihak yang berutang kepada pekerja.
“Masalah ini nantinya akan diselesaikan melalui jalur hukum agar kontraktor dapat memenuhi kewajibannya kepada pekerja,” jelasnya.
Novan juga mengkritik buruknya komunikasi dari kontraktor dalam menyelesaikan masalah ini, yang membuat masalah semakin berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pasalnya, pihaknya telah beberapa kali memanggil kontraktor untuk memberikan penjelasan, tetapi tidak mendapat respons.
Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa masalah ini harus menjadi pelajaran bagi Pemkot Samarinda agar lebih selektif dalam proses lelang proyek di masa depan.
“Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah jika ada itikad baik. Namun karena tidak ada respons, semuanya jadi tidak jelas,” tutup Novan. (apr/metroikn)
