metroikn, NUSANTARA – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan positif. Minat investor domestik dan internasional kian meningkat, didorong oleh penguatan tata kelola dan penyederhanaan proses investasi yang diterapkan dalam beberapa kuartal terakhir.
Di bawah arahan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, proses investasi kini dirancang lebih ringkas dan efisien, namun tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Hambatan birokrasi diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Salah satu capaian konkret adalah dimulainya implementasi KPBU unsolicited di sektor hunian. Dua proyek yang telah mendapatkan persetujuan availability payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) adalah pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian tipe 190 m² dan pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
Kedua proyek ini ditargetkan memulai transaksi pada kuartal II 2025 dan segera masuk tahap konstruksi pada tahun yang sama. Hal ini menandai realisasi awal KPBU di IKN yang sebelumnya masih dalam tahap penyiapan.
Investor lain juga terus bergerak. Di sektor hunian, sejumlah pihak telah menunjukkan kemajuan signifikan, antara lain Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM-CHEC (investor asing) telah menyelesaikan feasibility study (FS) dan tengah dalam proses evaluasi. Konsorsium Triniti–Truba dan Maxim masih memfinalisasi FS sebelum tahap evaluasi.
Tiga investor lain—Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T–Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest–Promec–Ozturk Holdings—juga telah memperoleh Letter to Proceed (LtP) dan sedang menyusun FS. Investor-investor ini berasal dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi sektor hunian mencapai Rp63,3 triliun.
Tak hanya sektor hunian, KPBU untuk Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan prospek cerah. Terdapat lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia yang sedang dalam tahap penyusunan dan evaluasi FS, dengan nilai indikatif mencapai Rp71,8 triliun—sekitar Rp55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa skema KPBU di IKN dirancang untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga akuntabilitas publik jangka panjang.
“Proses due diligence kami melibatkan berbagai pihak dari sektor swasta, kementerian terkait, hingga auditor internal pemerintah. Tata kelola dan transparansi menjadi fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” jelasnya.
Saking tingginya minat, saat ini terdapat sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum mendapat lampu hijau untuk mengajukan inisiatif KPBU unsolicited dengan skema AP. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyebut mempertimbangkan ketersediaan AP untuk sektor lain.
“Mereka nantinya tetap dapat berpartisipasi melalui skema tender KPBU solicited atau bentuk kerja sama lainnya,” ucapnya.
Dengan tata kelola yang diperkuat, proses yang makin efisien, serta kepemimpinan yang adaptif, KPBU telah menjadi tulang punggung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara—yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia usaha global.
