metroikn, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagai forum harmonisasi tugas dan kewenangan antar level pemerintahan atau pusat dengan daerah.
Terutama dalam hal teknis pelaksanaan usulan yang disampaikan pada musrenbang tingkat terendah hingga level provinsi.
“Hal-hal yang rencananya kita eksekusi baik itu sesuai dengan kewenangan maupun kapasitas fiskal, itu kita eksekusi. Tidak perlu diusulkan kembali ke musrenbang tingkat atas lagi,” jelas Tohar usai menghadiri Musrenbangnas tahun 2024 di Jakarta, Senin, (6/6 2024).
Ia menambahkan, hasil musrenbang kabupaten beberapa waktu lalu telah dibawa ke tingkat Provinsi.
“Nah tingkat provinsi katakan kalimantan Timur ini akan dibawa ke musrenbang nasional. Selanjutnya forum inilah yang digunakan oleh pemerintah provinsi sebagai forum untuk harmonisasi program kegiatan,” bebernya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musrenbangnas tahun 2024 mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak mudah, mencermati perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3,2 persen.
Dampak runtutan COVID-19 juga diakui masih terasa sampai sekarang. Beberapa negara bahkan masuk pada masa resesi, semisal Jepang, Inggris serta sejumlah negara Eropa yang menuju resesi.
“Oleh karena itu, kita kelola fiskal harus betul-betul prudence dan hati hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesannya.
Kemudian, hampir semua negara saat ini, katanya, mengkhawatirkan lonjakan harga minyak dan masalah bunga pinjaman. Sebab, ketika bunga pinjaman mengalami kenaikan sedikit saja, tentu akan sangat membebani fiskal.
Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah, kementerian dan lembaga agar memasukan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Di samping membuat program yang berorientasi hasil dan berdampak pada ekonomi.
Maka dari itu, rencana program harus dijalankan lebih fokus, dan mengedepankan skala prioritas.
“Jangan sampai bolak-balik, anggaran kepala dinas semuanya diberi. Nggak ada skala prioritas, nggak jelas,” ujarnya mewanti.
Program yang disusun dalam Musrenbangnas 2024 diharapkan tepat sasaran dan strategis. Contohnya, anggaran untuk stunting, puskesmas yang memang menjadi program prioritas.
Sehingga, kata Jokowi, APBD maupun APBN betul-betul memberikan manfaat.
“Berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Agar inline, semuanya seirama, tepat sasaran dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” tutup Jokowi.
