Rudy Mas’ud Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Dorong Sinergi dan Lompatan Layanan Publik

metroikn, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara resmi melantik Dr. Aulia Rahman Basri sebagai Bupati dan H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan itu digelar di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, pada Senin (23/6/2025).

Selain pelantikan kepala daerah, acara ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, Ketua TP Posyandu, dan Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode yang sama.

Prosesi ini menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, sekaligus menjadi awal resmi pengabdian Aulia–Rendi sebagai pemimpin baru di Kukar.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan kepala daerah yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kukar menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru, khususnya dalam hal peningkatan standar pelayanan publik.

“Terobosan-terobosan nyata sangat dinantikan, terutama pada aspek pelayanan dasar. Pemerintah kabupaten perlu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan memastikan langkahnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi,” ujar Rudy.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Kukar yang menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP, yang menurutnya sejalan dengan program Pemprov Kaltim yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga tingkat SMA bahkan S3.

Di bidang kesehatan, Rudy menyampaikan bahwa koordinasi awal telah dilakukan bersama bupati terpilih, dan salah satu agendanya adalah menghadiri kegiatan pemerintahan di Jatinangor dan Jakarta dalam waktu dekat.

Pelantikan ini dilaksanakan secara cepat menyusul turunnya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri pada malam sebelumnya.

Gubernur menilai percepatan pelantikan penting dilakukan agar masyarakat Kukar segera memiliki pemimpin definitif yang dapat menjalankan roda pemerintahan secara optimal.

“Begitu SK turun, kita langsung bergerak cepat. Ini demi memastikan masyarakat memiliki pemimpin yang sah dengan gagasan baru dan semangat perubahan,” pungkasnya.