MetroIKN, Penajam – Fasilitas ruang rawat inap di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara (PPU) sampai saat ini belum mencukupi untuk menampung seluruh pasien yang berobat.
Bahkan untuk ruang rawat inap kelas 2, 1 dan VIP sampai saat ini belum disiapkan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin.
Ia mengatakan, ruang inap kelas 3 juga harus dilakukan penambahan agar RSUD RAPB bisa menerima pasien inap dengan jumlah banyak.
“Selama ini ruang inap rumah sakit kita kan juga terbatas. Seharusnya ini juga menjadi perhatian,” katanya.
Bukan hanya kelas 3 lanjutnya, ruang kelas 2, kelas 1 dan VIP di RSUD juga belum ada, padahal harusnya itu wajib untuk dilengkapi. Karena sejumlah pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan menjadi peserta kelas 1 maupun VIP, sementara rumah sakit di PPU belum menyediakan ruang perawatan itu.
Untuk itu, Ia meminta agar fasilitas RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) dilengkapi. Tujuannya, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa lebih maksimal dan tak perlu lagi dilakukan rujukan ke RS di Balikpapan.
Jamaluddin menjelaskan, selama ini sudah sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan RSUD RAPB yang masih harus dimaksimalkan.
“Selama ini kan sering pasien dirujuk ke RS Balikpapan, kalau fasilitas lengkap seperti peralatan medis dan dokter lengkap mungkin tidak perlu dirujuk,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini menyatakan bahwa fasilitas kesehatan memang wajib untuk dilengkapi, agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
Jamaluddin mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait termasuk RSUD RAPB untuk mengetahui kendala dan kekurangan yang masih perlu dilengkapi di rumah sakit tersebut. Sehingga dari DPRD PPU bisa mengetahui kebutuhan anggaran untuk melengkapi kebutuhan tersebut.
“Insya Allah kami akan panggil instansi terkait untuk mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka selama ini yang belum terpenuhi. Kalau bisa anggarannya bisa masuk di APBD 2025,” pungkasnya. (adv)
