metroikn, SAMARINDA – Gelombang bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi sinyal serius bahwa risiko kebencanaan kini semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan yang berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni, menilai bencana yang terjadi secara beruntun tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental semata, melainkan sebagai pengingat pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan dinamika lingkungan.
“Bencana yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk konflik, tetapi juga melalui kondisi alam yang menuntut kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan,” ujarnya.
Menurut Sri, konsep bela negara di era modern harus dimaknai sebagai kemampuan negara dan masyarakat dalam merespons situasi krisis secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan sumber daya, sistem mitigasi, hingga kesadaran publik dalam menghadapi risiko bencana.
Ia menegaskan bahwa daerah-daerah yang terdampak bencana saat ini memiliki posisi strategis dalam sejarah bangsa.
Oleh karena itu, kejadian tersebut menjadi momentum refleksi untuk memperkuat sistem ketahanan nasional, baik dari sisi kebijakan, tata kelola, maupun kesiapan masyarakat.
“Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa bangsa ini mampu bertahan dalam situasi paling genting. Tantangannya sekarang adalah bagaimana nilai kesiapsiagaan itu diterapkan dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi,” jelasnya.
Sri juga menyoroti bahwa ancaman kebangsaan saat ini telah bergeser ke arah yang lebih non-konvensional, termasuk krisis lingkungan, disrupsi iklim, dan dampak sosial yang menyertainya. Kondisi ini menuntut pola pikir baru dalam memaknai bela negara, tidak hanya sebagai kewajiban pertahanan, tetapi sebagai kesiapan menghadapi risiko multidimensi.
Sri berharap pengalaman bencana di berbagai wilayah dapat menjadi pelajaran nasional untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta memastikan pembangunan ke depan lebih adaptif terhadap risiko lingkungan.
