Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menaruh perhatian terhadap persoalan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Borong (RAPB). Untuk itu dalam waktu dekat, DPRD PPU bakal membahasnya dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan stakeholder terkait.
Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin menjelaskan, RDP yang akan digelar akan spesifik mengurai persoalan pelayanan RSUD RAPB yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) rumah sakit. Mulai dari tenaga dokter umum, dokter spesialis hingga perawat.
“Fasilitas yang kurang memadai. SDM yang belum menunjukkan kualitas hingga persoalan BPJS Kesehatan. Ini keluhan masyarakat yang harus segera diselesaikan. Masyarakat sudah bayar, tetapi masih juga harus dirujuk,” ucap Raup Muin, pada Jumat (3/11/2023).
Kata Raup Muin, sejumlah pasien mengeluhkan harus dirujuk ke Balikpapan atau ke Kabupatennya Paser. Yang tentu menghabiskan biaya, mulai dari biaya perjalanan, akomodasi hingga konsumsi selama dirawat di luar daerah. Hal ini menunjukkan jika pelayanan di RSUD RAPB belum maksimal.
“Jika kita berbicara tentang pelayanan, RSUD di PPU belum maksimal,” ucapnya.
Di sisi lain, Raup Muin juga mendapat informasi. Keluhan masyarakat yang ketika menjalani pengobatan justru tidak mendapatkan ruang inap karena alasan tidak tersedianya kamar hingga tidak ada fasilitas yang mendukung rawat inap pasien.
“Ada warga yang terpaksa tidak bisa dirawat inap karena kurangnya fasilitas. Apakah akan terus begitu. Jangan berlindung dalam hal kekurangan fasilitas. Belum lagi soal fasilitas Unit Gawat Darurat (UGD) pun masih belum ada penambahan. Masih tetap sama dari dulu – dulu,” bebernya.
Raup Muin menunjukkan kekecewaan terhadap pelayanan RSUD RAPB bukan tanpa dasar. Mengingat dengan kucuran anggaran di PPU sekitar Rp 2,5 triliun untuk sektor kesehatan, seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Utamanya yang berobat di rumah sakit pemerintah.
“Saya tidak tahu pasti apa penyebabnya pelayanan yang diberikan ke masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Padahal kesehatan ini paling penting. Harus diutamakan,” ucapnya.
