metroikn, KUTAI KARTANEGARA — Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digencarkan. Salah satunya melalui Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama Petani dan Mahasiswa yang digelar di Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat Dermawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman (Unmul). Agenda tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian lokal sebagai penopang utama kebutuhan pangan IKN.
Acara yang diselenggarakan oleh IKA Pemsos FISIP Unmul ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, mahasiswa, petani, hingga perwakilan pemerintah daerah dan Otorita IKN. Turut hadir Lurah Muara Jawa Ulu, Camat Samboja, Wakil Dekan III FISIP Unmul Daryono, Ketua Program Studi Pembangunan Sosial A. Ismail Lukman, M.A., serta mahasiswa dan dosen Unmul.
Dalam sambutannya, Rahmat Dermawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pangan di Kukar — daerah yang kini berperan strategis sebagai penyangga IKN.
“Masalah pupuk, alat pertanian, dan infrastruktur masih klasik dan berulang. Karena itu, keberpihakan kepada petani harus nyata, bukan sekadar janji. Tanpa petani, siapa yang memberi makan kita setiap hari,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia menekankan agar program 100.000 Petani dan Nelayan Produktif milik Pemkab Kukar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di wilayah penyangga IKN.
“Program itu harus terasa manfaatnya di Muara Jawa, Samboja, dan wilayah lainnya. Kita ingin petani merasakan hasil pembangunan, bukan hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kukar, Muhammad Taufik, memaparkan bahwa Kukar terus memperkuat langkah menuju kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan pemberdayaan petani. Dari 20 kecamatan di Kukar, 10 di antaranya menjadi sentra penghasil padi dengan luas baku sawah mencapai 17.370 hektare dan produksi sekitar 120 ribu ton gabah per tahun.
Namun, ia mengakui capaian tersebut baru mampu memenuhi sekitar 30–40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.
“Boro-boro menyiapkan untuk IKN, untuk kebutuhan masyarakat Kaltim saja masih menjadi tantangan berat. Tapi ini bukan hambatan, justru peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian kita,” ujarnya.
Menurut Taufik, visi pembangunan Kukar 2025–2030 menempatkan pertanian sebagai fondasi utama bersama pariwisata dan industri hijau berkelanjutan. Pemkab Kukar juga terus mendorong hilirisasi pertanian, optimalisasi lahan eks tambang, serta penguatan kelembagaan tani melalui koperasi dan BUMDes.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Dr. P. Setia Lenggono, menegaskan kesiapan IKN menuju fase pemindahan pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 79 Tahun 2025, IKN secara resmi akan menjadi ibu kota politik Republik Indonesia pada tahun 2028.
“Dalam Kepres itu sudah jelas disebutkan bahwa tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi perdebatan, tinggal menunggu proses pemindahan dari Jakarta ke Nusantara,” ungkapnya.
Kegiatan sarasehan kemudian ditutup dengan penanaman padi secara simbolis oleh peserta, dosen, mahasiswa, dan petani sebagai simbol kolaborasi nyata antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.
“Pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Karena pangan adalah urat nadi bangsa,” pungkas Rahmat Dermawan.
