Metroikn, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) terus mendorong program bantuan perumahan bagi masyarakat melalui kebijakan Gratis Pol. Salah satu bentuknya adalah pembebasan biaya administrasi perumahan bagi warga yang membeli rumah melalui pengembang dengan pembiayaan dari perbankan.
Program ini dirancang untuk meringankan biaya awal yang biasanya harus ditanggung masyarakat saat mengurus proses kepemilikan rumah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR dan PERA) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan pada tahun sebelumnya pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan untuk sekitar 1.000 unit rumah. Namun hingga akhir tahun, realisasinya belum mencapai target.
“Pada program tahun lalu kami menyiapkan sekitar 1.000 unit bantuan untuk biaya administrasi perumahan. Tetapi pengajuan yang masuk kepada kami hanya sekitar 200 unit,” ujar Firnanda.
Ia menjelaskan, rendahnya realisasi program tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
Menurutnya, penyerapan bantuan sangat bergantung pada pengajuan dari pihak pengembang perumahan dan lembaga perbankan yang menyalurkan kredit.
Dalam mekanisme program ini, masyarakat terlebih dahulu mengurus pembelian rumah melalui developer yang bekerja sama dengan bank.
Setelah proses administrasi pembiayaan berjalan, pihak bank kemudian mengajukan tagihan biaya administrasi kepada Pemrov Kaltim untuk ditanggung melalui program bantuan tersebut.
“Alurnya dari developer ke bank, kemudian bank yang menagihkan biaya administrasi itu kepada kami. Jadi kalau tidak diajukan, tentu tidak tercatat sebagai realisasi,” jelasnya.
Firnanda menambahkan, kuota bantuan yang belum terserap pada tahun sebelumnya masih dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya selama program tersebut tetap berjalan.
Untuk memperluas manfaat program, pada tahun 2026 pemerintah provinsi bahkan menambah alokasi bantuan menjadi 2.000 unit rumah.
Penambahan kuota ini diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh masyarakat yang tengah mengakses pembiayaan perumahan.
“Di tahun 2026 kami sudah menyiapkan alokasi 2.000 unit bantuan untuk program gratis biaya administrasi perumahan. Namun realisasinya tetap bergantung pada pengajuan dari developer dan perbankan,” kata Firnanda.
Melalui program ini, pemerintah provinsi berharap semakin banyak masyarakat di Kalimantan Timur yang dapat memiliki rumah dengan beban biaya awal yang lebih ringan.
