Pj Bupati PPU Pergoki Praktik Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU KM 9

Koordinasi Dengan Pertamina, Desak Tindak Lanjut Kepolisian

metroikn, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, mengakui masih maraknya distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak tepat sasaran.

Kali ini bukan lagi sekadar aduan, tapi Marbun menemukan langsung pelanggaran distribusi BBM subsidi. Kejadian berlangsung di SPBU KM 9, Nipah-nipah pada Rabu (3/4/2024) pagi.

Saat itu, Pj Bupati mendapati kendaraan bak terbuka dengan tangki modifikasi tengah mengantre untuk pengepakan BBM subsisdi.

“Saya tidak sengaja lewat dan melihat adanya pengepakan. Awalnya kendaraan tersebut tidak menerakan plat nomor, saya bermaksud meminta untuk memasangnya,” terangnya.

Marbun memastikan temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Resor (Polres) PPU untuk segera menindaklanjuti.

Praktik serupa tampaknya bukan lagi menjadi rahasia di PPU. Marbun mengaku bukan sekali dua kali menerima aduan masyarakat yang resah oleh praktik tersebut.

Aduan sampai kepadanya lantaran warga kesulitan mendapat BBM bersubsidi.

Kemudian adapula beberapa oknum pelaku usaha jasa transportasi laut mengangkut jeriken besar berisi BBM, yang diakui membahayakan.

“Pom mini yang tidak sesuai standar juga bisa menjadi penyebab kebakaran,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi tidak boleh diniagakan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas sebagai penyalur resmi.

“Pelanggaran tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan saya minta kepolisian untuk menindaklanjuti,” serunya.

Pj Bupati turut melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga mengenai penerapan fuel card untuk pembelian BBM subsidi demi memastikan distribusi tepat sasaran.

“Saya juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menerapkan fuel card,” tuturnya.

Pertamina diharapkan tidak segan menertibkan SPBU yang ditengarai melakukan pembiaran atas praktik penyelewengan BBM bersubsidi sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan.

“Sudah saya koordinasikan langsung, lebih efektif dari pada surat-menyurat,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU bersama Pertamina Patra Niaga sempat menelusuri akar persoalan distribusi bahan bakar subsidi tidak tepat sasaran di daerah tersebut. Hasilnya, pihak terkait telah mengenakan tindakan tegas terhadap pelaku penyeleweng elpiji subsidi di wilayah Waru.

Bahkan sebelum temuan yang terakhir, tepatnya Selasa (2/4/2024), kedua pihak kembali berkoordinasi demi mengantisipasi berulangnya kasus serupa.

“Kami sudah menutup distributor gas yang tidak jujur di daerah Waru. Kami memastikan bahwa Pertamina tidak akan memberikan lagi,” pungkasnya.