metroikn, NUSANTARA — Upaya memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Otorita IKN bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI menggelar pertemuan awal (entry meeting) dan penandatanganan pakta integritas untuk mengawal pembangunan di kawasan Sepaku, termasuk pengembangan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.
Langkah ini menandai sinergi antara otoritas pembangunan dan aparat penegak hukum dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik—tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Sejumlah proyek di IKN saat ini didanai melalui APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta langsung. Dengan skema pembiayaan majemuk tersebut, risiko penyimpangan dinilai cukup besar jika tidak diawasi secara ketat.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pembangunan ibu kota baru. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik di kawasan ini turut berdampak pada dimensi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
“Proyek di IKN bukan hanya soal beton dan bangunan, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan kesejahteraan warga. Karena itu, pengamanan terhadap pelaksanaannya menjadi sangat penting,” kata Basuki, Rabu (7/8).
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pihak Otorita IKN dan pelaksana proyek, PT PP Urban. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Satker Otorita IKN Roni Rosaji dan Direktur PT PP Urban Fuad Prabowo, berdasarkan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis dari Jamintel Kejagung Nomor: SP.PPS-59/D/Dpp.4/05/2025.
Dari pihak Kejaksaan, Direktur IV Jamintel, Setiawan Budi Cahyono, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari para pelaksana proyek. Ia menyebut bahwa strategi pengamanan membutuhkan data yang utuh untuk memetakan potensi risiko secara akurat.
“Pengawasan intelijen tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat dan keterbukaan dari seluruh pihak. Dengan informasi yang lengkap, kami bisa melakukan deteksi dini dan mencegah permasalahan sejak awal,” ujar Setiawan.
