metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) terus memperkuat penggunaan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga mutu bahan pangan yang digunakan, tetapi juga memperluas serapan hasil pertanian masyarakat daerah.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa seluruh bahan baku yang akan disalurkan ke dapur MBG wajib melalui uji kelayakan dan keamanan pangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan produk yang digunakan aman dari residu pestisida maupun logam berat.
“Produk hasil pertanian harus kami uji terlebih dahulu. Setelah dinyatakan aman, barulah dapat direkomendasikan untuk digunakan di dapur MBG,” ujar Yana, Selasa (7/10/2025).
Saat ini, DPTPH tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lokasi dapur MBG di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Pemetaan tersebut bertujuan menghubungkan wilayah penghasil produk pertanian dengan dapur terdekat, sehingga rantai pasok lebih efisien dan biaya distribusi dapat ditekan.
“Kami sedang mencocokkan antara lokasi dapur MBG dan potensi pertanian di sekitarnya. Prinsipnya, bahan pangan harus terserap dari daerah sendiri,” jelasnya.
Selain itu, DPTPH juga diminta untuk mempercepat pembentukan dapur MBG di wilayah terpencil. Berbeda dengan dapur reguler yang melayani hingga 3.000 porsi, dapur di daerah sulit jangkauan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kondisi geografis setempat.
“Untuk daerah yang berjauhan, jarak pengiriman tidak boleh lebih dari 30 menit atau maksimal enam kilometer. Misalnya ada beberapa sekolah dengan 200 hingga 300 siswa, cukup satu dapur khusus agar distribusi lebih efisien,” paparnya.
Yana menambahkan, langkah ini juga akan diikuti dengan proses pencocokan data (matching) antara potensi hasil pertanian lokal dan kebutuhan bahan pangan setiap dapur MBG.
Dengan demikian, produk lokal tidak hanya terserap lebih luas, tetapi juga dapat memperkenalkan ragam pangan khas daerah kepada anak-anak penerima manfaat.
“Kami ingin MBG ini juga menjadi sarana edukasi tentang pangan lokal. Jadi bukan hanya soal gizi, tapi juga kebanggaan terhadap hasil daerah sendiri,” tambahnya.
Terkait mekanisme kemitraan, Yana menyebut saat ini sistem kerja sama masih bersifat business to business (B2B) antara pengelola dapur MBG dan para petani. Namun, ke depan pemerintah akan mendorong agar hubungan kemitraan tersebut lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Selama ini kerja samanya masih B2B antara dapur MBG dan petani. Tapi kami terus berupaya agar sinerginya lebih kuat dan tertata,” pungkasnya.
